PCNU Pringsewu Istiqomah dalam Berkhidmah
JAKARTA – Pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang notabene mempunyai konsep yang sama dengan Full Day School mendapat respon dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat IPNU tertanggal 12 Juni 2017/ 17 Ramadhan 1438 H yang ditanda tangani oleh Ketua Umumnya Asep Irfan Mujahid.
IPNU yang merupakan organisasi Badan Otonom NU yang mewadahi pelajar NU dan salah satu elemen pendidikan di Indonesia menilai bahwa rencana menerapkan sekolah 5 hari terkesan menyederhanakan permasalahan dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Dengan gagasan sekolah 5 hari ini, Mendikbud dirasa berbuat tidak adil karena tanpa disertai kajian dan evaluasi yang komprehensi. Kebijakan ini juga sekaligus membangun opini publik bahwa sistem Pendidikan formal lah sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab dalam mendidik masyarakat.
Padahal faktanya selama ini lembaga Pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah dan pesantren yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia sudah turut serta mendidik masyarakat secara langsung.
Kebijakan ini juga tidak didukung juga dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah yang belum seluruhnya memadai untuk menunjang aktivitas siswa selama 8 jam di sekolah.
Oleh karenanya, IPNU menolak diberlakukannya gagasan 5 hari sekolah dan meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menarik kembali pernyataannya karena tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan serta tak patut diucapkan oleh pejabat negara dan telah menyulut gejolak sosial.
Dalam hal ini IPNU menyerukan seluruh kader di tingkat cabang untuk mengkonsolidir 12.000 lebih komisariat dan ranting yang tersebar di seluruh Indonesia agar sama-sama menyerukan penolakan pemberlakuan sekolah 5 hari yang berimplikasi diterapkannya konsep Full Day School.
Selain itu IPNU jyga menuntut pemerintah memberlakukan otonomi sekolah secara lebih maksimal dan mempermudah birokrasi sekolah sehingga pendidik lebih fokus pada proses Pendidikan. (Muhammad Faizin)
