PCNU Pringsewu Istiqomah dalam Berkhidmah
JAKARTA – Dalam sambutan resmi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Halaqah Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), Ketua umum PBNU mengkritisi sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah yang belum secara maksimal menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
“Contohnya saat saya turun ke desa, mereka belum tau apa itu KUR?-(Kredit Usaha Rakyat-red),” katanya dihadapan 300 peserta perwakilan HPN dari 20 propinsi se-Indonesia, di PonPes Al Tsaqafah Jagakarsa Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
Menurutnya, dari 14 kali paket kebijakan ekonomi yang telah ada, belum dirasakan secara langsung oleh rakyat bawah.
“Pak Darmin (Menko Ekoin, red), kebijakan ekonomi bapak sudah bagus tapi baru yang atas-atas saja belum sampe ke bawah,” lanjutnya. Oleh karenanya PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki jaringan ekonomi rakyat bawah, dan NU melalui pengusaha Nahdliyin akan siap bermitra demi terwujudnya pemerataan ekonomi.
“NU siap bermitra dan mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah tanpa pamrih,” tegasnya dihadapan Presiden dan disambut tepuk tangan para hadirin.
Selain itu, Kyai Said juga menyoroti perilaku konglomerat dan pengusaha besar agar mau memerhatikan nasib para buruh dan pelaku usaha kecil dibawah.
“NU tidak anti konglomerat, NU tidak benci pada konglomerat yang mau mengangkat kelas menengah, kelas menengah yang memerhatikan pengusaha kecil, dan pengusaha yang peduli pada buruh, petani, dan kaum lemah,” tambahnya.
Diakhir sambutannya, sambil mengutip penggalan surat Al Hasyr ayat 7, ia mengingatkan agar distribusi ekonomi tidak dimonopoli oleh golongan orang-orang kaya saja.
“Kaila yakuna dulatan baina aghniyai minkum, jangan sampai kesejahteraan dimonopoli oleh orang itu-itu saja (kelompok menengah atas, red),” pungkasnya. (fat/ind)
